E-Brosur

Satu Dua .

Galeri Foto

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) terus melakukan kerja sama kemitraan. Mulai dari para pelaku UMKM hingga institusi pemerintah. Jumat (17/3), PT PER melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau.

MoU antara kedua belah pihak dilakukan Dirut PT PER H Syamsul Bakri SE MM dengan Direktur PT Jamkrida Riau  Herman Boedoyo tentang penjaminan kredit.   

Kedua BUMD milik Provinsi Riau ini sepakat untuk memajukan sektor UMKM di Riau ke depannya secara bersama-sama.

Salah satu item kesepakatan yang dilakukan adalah tentang penjaminan kredit. Setiap UMKM yang dibiayai oleh PT PER akan dijamin oleh Jamkrida baik jiwanya maupun kredit itu sendiri jika sekali pun terjadi kondisi wan prestasi (macet).

Dirut PT PER H Syamsul Bakri mengatakan, sinergi antar BUMD akan semakin baik sehingga BUMD Riau semakin maju dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PAD Riau.

“Kami PT PER komit untuk menumbuhkembangkan UMKM di Riau. Namun akan lebih jika dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Apalagi melihat potensi Riau, sektor UMKM memiliki potensi yang masih besar untuk di kembangkan. Pengembangan sektor UMKM, menurut juga akan berdampak terbukanya lapangan kerja baru, memacu pertumbuhan ekonomi mayarakat serta membantu mereka menjadi mandiri.

Ini pun dikemukakan Direktur PT Jamkrida Riau  Herman Boedoyo. Herman mengatakan, BUMD harus punya satu skim untuk UMKM, agar semua BUMD bisa bekerja sama. Ke depan PT PER dan PT Jamkrida diharapkan sama-sama memajukan UMKM di Provinsi Riau.(dac/c)

 

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan target kredit usaha rakyat (KUR) dapat tersalur hingga Rp 110 triliun sepanjang 2017 kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di seluruh pelosok Tanah Air.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan bahwa hasil rapat Komite Kebijakan juga menetapkan plafon untuk KUR itu dengan bunga 9 persen per tahun. Sedangkan lembaga penjaminan yang ditugaskan untuk menjamin KUR adalah Perum Jamkrindo, Askrindo, Jamkrida Riau, Jamkrida Sumatera Selatan, Jamkrida Bangka Belitung, Jamkrida Jawa Tengah dan Jamkrida DKI Jakarta. Rapat Komite Kebijakan yang digelar pada Jumat lalu, 20 Januari 2017.

"Perinciannya, sebanyak 81 persen KUR disalurkan untuk usaha mikro, 18 persen untuk sektor ritel, dan 1 persen untuk kredit Tenaga Kerja Indonesia," katanya di Jakarta, Sabtu, 21 Januari 2017. 

Braman menerangkan, rapat tersebut dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Sumarno, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, serta Dirut Perum Jamkrindo Diding S. Anwar, dan beberapa bank penyalur KUR.

Pada tahun ini, Braman melanjutkan, tercatat ada 38 lembaga pembiayaan sebagai penyalur KUR terdiri atas 33 bank, empat LKBB (lembaga keuangan bukan bank), dan satu koperasi. Namun, dalam rapat ada usulan untuk menambah lagi lima lembaga pembiayaan yang selama ini melakukan pembiayaan TKI non-KUR. "Kalau itu disetujui, jumlah penyalur KUR akan menjadi sebanyak 44 lembaga pembiayaan, bank dan nonbank," ucap Braman.

Untuk meningkatkan KUR di sektor produksi, khususnya pertanian, rapat Komite Kebijakan mengusulkan lembaga penyalur KUR (khususnya bank) bekerja sama dengan Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) yang ada di daerah.  "Banyak KUD di daerah yang bagus-bagus dan berhasil. Saya usulkan agar potensi-potensi seperti itu disinergikan dalam meningkatkan penyaluran KUR di sektor produksi," tuturnya.

Untuk sektor perikanan, Braman berharap bank-bank penyalur KUR berhubungan langsung dengan sentra-sentra perikanan yang ada di seluruh Indonesia. Menurut dia, sekarang eranya penyaluran KUR masuk ke kelompok-kelompok, seperti sentra-sentra perikanan. "Saya pikir, itu jauh lebih efektif ketimbang menyalurkan KUR pada individu-individu.".

 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap penyaluran dan penerapan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar lebih fleksibel.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengungkapkan, evaluasi dilakukan karena saat ini KUR dinilai belum fleksibel bagi para pelaku UMKM yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

“Beberapa sektor usaha memang memiliki karakteristik yang memerlukan fleksibilitas dalam pembiayaan. Ada yang mengalami siklus dan periode tertentu,” ujar Muliaman dalam Rakernas Kadin bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif Jakarta, Senin (21/11/2016).

Muliaman mencontohkan ada beberapa pelaku usaha yang mengalami siklus dan periode tertentu seperti Nelayan. Dia menyebutkan dalam mencari sumber daya alam di laut nelayan sangat bergantung pada cuaca.

“Mereka kadang melaut, kadang tidak, tergantung pada cuaca,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Muliaman, pendapatan para nelayan pun tidak menentu dan hal itu yang perlu dipahami lembaga keuangan agar dapat memberikan beberapa kelonggaran bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik tertentu.

“Dari apa yang kami lihat, KUR belum flesksibel yang seharusnya. Inilah tantangan yang harus kita pikirkan dan cari jalan keluarnya,” ungkap Muliaman.

Dengan itu pihaknya bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengidentifikasi berbagai macam karakteristik dari sektor-sektor yang berpotensi dapat dibiayai KUR.

“Kami lakukan ini bersama-sama karena KUR juga menjadi pilar penting dalam strategi nasional keuangan inklusif. Jelas kami memiliki andil untuk memberi berbagai masukan agar ke depannya program ini dapat dijalankan dengan lebih baik,” ungkapnya.

Penyaluran KUR juga perlu dilakukan evaluasi karena terlalu fokus pada pembiayaan di sektor perdagangan saja. “Mayoritas masih teralokasi ke perdagangan.

Saya tidak bilang itu buruk, tetapi kan juga harus didorong ke sektor produktif lainnya, seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan ekonomi kreatif seperti usaha rintisan,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) per 7 November 2016 sebesar Rp 81,24 triliun.

Angka tersebut telah mencapai 81,2 persen dari target hingga akhir tahun ini sebesar Rp 100 triliun.

Adapun total jumlah debitur yang telah mendapatkan KUR sebanyak 3,74 juta debitur. Dengan rincian berdasarkan kategori, KUR mikro telah tersalurkan sebanyak Rp 56,09 triliun dengan jumlah 3,56 juta debitur.

Selain itu, KUR ritel sebesar Rp 25,01 triliun dengan jumlah 172 debitur. KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp 133,6 miliar dengan 9.077 debitur.

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menyatakan, pihaknya optimistis target tahun 2016 akan tercapai di akhir tahun ini.

Berita Lainnya