E-Brosur

Satu Dua .

Galeri Foto

Direktur Jamkrida Riau, Herman Boedoyo, mengatakan kerjasama dengan Bank Riau Kepri dalam rangka penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), merupakan salah satu bentuk sinergi antar BUMD milik Provinsi Riau.

Menko Perekonomian Republik Indonesia telah menetapkan 10 perusahaan penjaminan untuk menjamin KUR, diantaranya ada 5 perusahaan penjaminan milik daerah yaitu Jamkrida Riau, Jamkrida Sumsel, Jamkrida Babel, Jamkrida Jateng dan Jamkrida Jakarta.

Herman mengungkapkan kerjasama dengan Bank Riau Kepri merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh sesama BUMD dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia dalam hal penjaminan KUR. 

"Selain itu, pelaksanaan penjaminan KUR dengan Bank Riau Kepri juga sudah memanfaat teknologi sehingga penjaminan KUR dilakukan secara online," katanya, di sela acara penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Bank Riau Kepri dengan empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perkebunan yang ada di lingkungan Provinsi Riau, Rabu (21/9/2016), di Ruang Ballroom Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, secara simbolis langsung menyerahkan KUR kepada para debitur Bank Riau Kepri dan dijamin oleh Jamkrida Riau yaitu Rusdur Abrar debitur Capem Tuanku Tambusai (sektor perikanan) sebesar Rp 125.000.000,-, Mira Prastika debitur Cabang Taluk Kuantan (sektor perikanan) Rp 100.000.000,-, Abdul Gaffar debitur Kedai Pasar Kuok (sektor perikanan) Rp 80.000.000,-, Sudarsono debitur Cabang Bangkinang (sektor perikanan) Rp 25.000.000,-, M. Zainuddin debitur Cabang Selat Panjang (sektor pertanian & peternakan) Rp 150.000.000,-, Sutarsan debitur Capem Baserah (sektor perkebunan), Rasikun debitur Kedai Dayun (sektor perkebunan) Rp 130.000.000,-, Rosim debitur Cabang Pasir Pangaraiyan (sektor perkebunan) Rp 100.000.000,-, Hamdan Sinaga debitur Kedai Kilan (sektor perkebunan) Rp 50.000.000,- dan M. Ridwan debitur Kedai Sabak Auh (sektor perkebunan) Rp 20.000.000,-.Bank Riau Kepri melakukan kerjasama dengan empat SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perkebunan yang ada di lingkungan Provinsi Riau. Kerjasama dengan SKPD tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian disaksikan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Dalam sambutannya Arsyadjuliandi Rachman mengatakan kerjasama ini diharapkan memberi dampak positif bagi perekonomian Riau. Selain itu semoga kedepannya dengan adanya KUR serta kerjasama dengan 4 SKPD mampu membuka lapangan kerja baru.

"Saya harapkan SKPD yang bekerjasama dapat memaksimalkan tanggungjawab dalam kerjasama ini. SKPD terkait diharapkan dapat memberikan data penerima KUR yang valid tanpa ada pilih-pilih" katanya. Arsyadjuliandi mengutarakan jumlah jatah penyaluran kredit yang saatini sebesar Rp 250 miliar berpeluang besar ditingkatkan jika penyaluran kredit saat ini berjalan baik.

Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari dalam sambutannya mengatakan saat ini ada 15 bankdi Indonesia (total 118 bank) yang dipercaya sebagai penyalur KUR didalamnya, dari 15 bank tersebut hanya ada 6 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ditunjuk yang salah satunya adalah Bank Riau Kepri.

Irvandi mengatakan penunjukan Bank Riau Kepri sebagai penyalur KUR melalui proses ketat dari 5 lembaga yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Koperasi dan UKM RI, OJK, BI dan hanya bank yang sehat dan kapable yang diizinkan untuk menyalurkan KUR.

Lebih lanjut usai acara Irvandi mengatakan kerjasama yang dijalin untuk lebih meningkatkan penyaluran KUR oleh Bank Riau Kepri dan agar lebih tepat sasaran. Bank Riau Kepri akan memanfaatkan data para pelaku usaha mikro diberbagai sektor yang dikelola SKPD sehingga lebih valid sebagai sasaran penyaluran KUR.

SKPD nantinya menyerahkan data dan melakukan penyuluhan tentang kredit tersebut kepada para pelaku usaha mikro yang potensial untuk menerima KUR di sektor yang dinaungi, sehingga dapat menekan terjadi kredit macet, pencarian debitur dengan cara yang lebih mudah serta mampu menyalurkan kredit produktif ini kepihak yang potensial.

Saat ini sejak ditunjuk dan launching pada Juni 2016 lalu sudah menyalurkan KUR kepada 122 debitur dengan total sebesar Rp 10,5 miliar dari total jatah KUR yang diberikan pemerintah sebesar Rp 250 miliar. Bank Riau Kepri menargetkan pada akhir tahun 2016 total pemberian KUR tersebut bisa tersalurkan keseluruhannya.

Diakhir pelaksanaan acara juga dilakukan workshop mengenai Motivasi dan Kewirausahaan dengan pembicara Peri Akri, SE, MM kepada debitur KUR serta Pemimpin Cabang, Capem dan Kedai yang menyalurkan KUR.

 

Bank Riau Kepri resmi launching produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Riau, Senin (13/6/2016) di Balai Dang Merdu Menara Bank Riau Kepri dalam acara yang bertajuk “Launching dan Sosialisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Penandatanganan Perjanjian Bank Riau Kepri dan Jamkrida.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Ekonomi Provinsi Riau Syafrial, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau Drs. H. Darius Husin, MM, Direktur Jamkrida Herman Budoyo, Komisaris Jamkrida Husni Hasan serta dari Bank Riau Kepri hadir Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari, Komisaris Utama HR. Mambang Mit, Direktur Kredit & Syariah Afrial Abdullah serta sebanyak 88 orang Pemimpin Kedai, Pemimpin Seksi Kredit seluruh Jaringan Kantor Bank Riau Kepri.

Saat ini ada 15 bank di Indonesia (total 115 bank) yang dipercaya sebagai penyalur KUR didalamnya, dari 15 bank tersebut hanya ada 7 Bank Pembangunan Daerah yang ditunjuk yang salah satunya adalah Bank Riau Kepri. Penunjukan Bank Riau Kepri sebagai penyalur KUR melalui proses ketat dari 4 lembaga yaitu OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM dan hanya bank yang sehat dan kapable yang diizinkan untuk menyalurkan KUR.

Bank Riau Kepri yang menjadi salah satu bank dari 15 bank diseluruh Indonesia serta satu dari 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD) ditunjuk Kementrian Kordinator Perekonomian dan dipercaya menyalurkan pembiayaan ini. Selain launching produk pembiayaan yang diamanatkan pemerintah pusat tersebut, Bank Riau Kepri juga melakukan penandatanganan MoU dengan Jamkrida dalam hal penjaminan KUR khusus jenis mikro.

Launching KUR ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Biro Ekonomi Provinsi Riau Syafrial. Syafrial, saat membacakan sambutan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, mengatakan, saat ini UMKM di Riau masih belum optimal dibiayai oleh perbankan. Hal ini terlihat sebanyak 57,8 juta unit UMKM yang ada hanya 12 juta unit yang menerima pembiayaan dari bank.

Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan dalam memperoleh kredit, rumitnya prosedur serta tingginya bunga. Sehingga dengan adanya KUR yang dlakukan Bank Riau Kepri UMKM di Riau dapat berkembang dengan baik.

Syafrial mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan Bank Riau Kepri dengan Jamkrida merupakan bentuk saling sinergi antar BUMD di Provinsi Riau dan sehingga dapat berkembang dengan baik dimasa yang akan datang terutama bagi UMKM yang berorientasi ekspor.

Ditemui usai acara, Direktur Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari mengatakan tahap awal penyaluran KUR plafond yang akan disalurkan sebesar Rp 250 miliar. "Kita akan salurkan sebesar itu namun kalau nanti dirasa kurang akan minta tambah lagi. Dengan nilai segitu dirasa masih kurang untuk mendukung UMKM di Riau dan Kepri," katanya. Lebih lanjut Irvandi menjelaskan pada KUR ini terdapat dua jenis yakni KUR Ritel dan KUR Mikro. Untuk KUR Ritel maksimal plafond yang diberikan ke debitur maksimal sebesar Rp 500 juta sementara KUR Mikro maksimal plafond sebesar Rp 25 juta. "KUR Mikro ini debitur bisa mendapatkannya tanpa perlu menyertakan agunan," ujar Irvandi lebih lanjut.

Untuk KUR Mikro dan Ritel demi penyaluran kredit tetap baik bagi Bank Riau Kepri maupun debitur Bank Riau Kepri maka perlu bekerjasama dengan Lembaga Penjamin, Bank Riau Kepri berinisiatif bekerjasama dengan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Dengan kerjasama ini Jamkrida sebagai BUMD Riau akan menjamin pengembalian kredit yang dilakukan debitur. Pemilihan Jamkrida sebagai pihak untuk penjamin kredit disampaikan Irvandi sebagai wujud saling sinerginya Bank Riau Kepri dengan Jamkrida sebagai BUMD Provinsi Riau sehingga dapat tumbuh bersama memajukan Provinsi Riau. "Kerjasama ini merupakan bentuk dukungan kami kepada dunia usaha mikro di daerah," hal ini disampaikan Direktur Jamkrida Herman Boedoyo SE. Ia melanjutkan dengan kerjasama ini Jamkrida akan menjamin setiap kredit yang dilakukan debitur KUR Mikro. Ia mengatakan pemjaminan yang dilakukan Jamkridasama besarnya dengan plafond pembiayaan KUR yang disalurkan Bank Riau Kepri sebesar Rp 250 miliar. (rls/nto) sumber : www.pekanbaru.tribunnews.com

Memulai era baru dalam rangka peningkatan kinerja yang transparan dan akuntabel serta  profesional pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau, Kamis (10/6) Perwakilan BPKP Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan Workshop Integrasi Sistem Pengawasan dan Pembinaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Kinerja BUMD Provinsi Riau yang sekaligus dirangkai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Dewan Komisaris dan Direksi seluruh BUMD  milik Pemerintah Provinsi Riau bertempat di Ballroom Dang Merdu Gedung Bank Riau Kepri di Pekanbaru.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Riau H.Arsyadjuliandi Rachman, Asisten II Setdaprov Masperi, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Syafrial, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sueb Cahyadi dan para Direktur dan Komisaris BUMD Provinsi Riau serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Riau mengajak pengurus BUMD dan para pemangku kepentingan untuk membenahi BUMD agar berkinerja tinggi dan mampu memberikan kontribusi berupa setoran PAD dan manfaat ekonomi dan sosial lainnya. 

Komisaris Jamkrida Riau, M. Husni Hasan dan Direktur Jamkrida Riau, Herman Boedoyo turut menandatangani Pakta Integritas bersama para Komisaris dan Direksi BUMD Riau lainnya. Menurut Herman Boedoyo, pakta integritas tersebut merupakan pernyataan yang dibuat tentang kesanggupan meraih target 2016 dengan komitmen dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, peran serta tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sueb Cahyadi dalam paparannya menyampaikan bahwa BUMD memiliki peran strategis untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah daerah khususnya di bidang ekenomi dan pembangunan daerah, sebagaimana amanat dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 331 ayat 4 menyatakan bahwa pendirian BUMD diantaranya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.

 

Sueb Cahyadi mengungkapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mengelola perusahaan, diharapkan dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Di samping itu perusahaan juga perlu mengelola risiko dan menerapkan pengendalian intern, tambahnya. Pengawasan dan pembinaan BUMD secara terintegrasi dilakukan dengan memadukan hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan data dan informasi relevan yang diberikan oleh masing-masing BUMD yang kemudian diolah menjadi informasi yang mengindikasikan perkembangan kinerja BUMD, termasuk memberikan early warning atas kejadian/ transaksi yang berisiko bagi BUMD.

Berita Lainnya